Denews.id Soppeng-Pemerintah desa Patampanua,Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng menggelar Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun 2025 pada Kamis (26/02).Program Ketapang ini merupakan hasil kerja sama antara Polres Soppeng dan DPC APDESI Kabupaten Soppeng.
Dalam program Ketapang ini, dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan ketua BUMDes dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Marioriawa, Donri-donri , Ganra , Lalabata dan Kecamatan Liliriaja.
Ketapang ini dibuka secara resmi oleh kepala dinas PMD kabupaten Soppeng Abdul Chair dengan menghadirkan pemateri, DPKHP Kabupaten Soppeng, Dinas TPHPKP, Kabag SDM polres Soppeng dan Kanit 2 Reskrim Polres Soppeng.
Dalam materinya, Plt kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Ariyadin Arif menegaskan pentingnya setiap desa memiliki cadangan pangan guna mewujudkan rumah pangan mandiri.
"Cadangan pangan ini sangat penting, terutama untuk menghadapi kondisi darurat seperti musim kemarau atau bencana. Dengan adanya stok pangan di desa, kita tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal,"kata Ariyadin.
Sementara Kabag SDM Polres Soppeng Kompol Sulaiman Abu mengatakan, bahwa perlu pemanfaatan pekarangan lestari dengan menanam berbagai tanaman yang dapat menunjang ketahanan pangan desa.
"Setiap desa harus memiliki tanaman pekarangan seperti kacang panjang, cabai, kangkung, dan lainnya. Selain itu, lahan kosong juga bisa dikelola untuk tanaman jangka pendek yang bisa segera dimanfaatkan," jelasnya.
Dihadapan kepala desa, ia menekankan bahwa desa dapat mengembangkan lahan produktif seluas satu hektare yang dikelola oleh BUMDes.
"Lahan produktif ini bisa menjadi sumber pendapatan desa jika dikelola dengan baik,"ungkap Kompol Sulaiman Abu.
Sedangkan Kanit 2 Reskrim Polres Soppeng Ipda Alfian Saputra turut menekankan, pentingnya peran kepala desa dalam mengawasi BUMDes di wilayahnya, karena Kepala desa bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga ujung tombak dalam mengayomi masyarakat.
"Intinya dana desa sebesar 20 persen dapat digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes, seperti penyediaan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya,"tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa setiap perubahan dalam kepengurusan BUMDes harus melalui musyawarah, di mana kepala desa berperan sebagai penasihat.
"Jika ada anggota BUMDes yang keluar, harus ada rapat untuk membahasnya. Kepala desa harus benar-benar mengawasi agar BUMDes dapat berjalan dengan transparan dan maksimal,"harap Ipda Alfian Saputra.
Harapan kedepan
Program Ketapang ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Soppeng semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya serta mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.(*)
