oleh

Apa Kabar Kasus Dugaan Gratifikasi Mutasi Kendaraan Pelat Hitam di Dishub Sulsel

Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak Polda Sulsel segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi mutasi kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning di lingkup Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan (Dishub Sulsel).

“Kita harap segera ada tersangka apalagi bukti sudah terpenuhi sebagaimana kasusnya sudah naik tahap penyidikan,” kata Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun via telepon, Selasa (22/9/2020).

Sebelumnya, Tim Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan gratifikasi mutasi kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Dishub Sulsel) ke tahap penyidikan.

“Kalau yang itu sudah naik penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Yudhiawan Wibisono di Markas Polda Sulsel, Selasa 10 September 2019.

Ia mengatakan ada banyak saksi diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi mutasi kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning tersebut.

“Di tahap penyidikan ini, tinggal perdalam keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada guna menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan dugaan gratifikasi yang telah terjadi sekian lama tersebut,” terang Yudhiawan.

Kasus dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hal tersebut.

Tim Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK, Dwi Aprilia Linda mengatakan dugaan gratifikasi di lingkup Dishub Sulsel tersebut terjadi dalam proses penerbitan rekomendasi peralihan (mutasi) status kendaraan berpelat hitam menjadi pelat kuning.

“Banyak kendaraan yang mendapatkan pelat kuning, padahal kendaraan tersebut bukan kendaraan pengangkut barang dan penumpang,” kata Dwi Aprilia, pada kegiatan Media Briefing, di Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Kamis 4 Juli 2019.

Ia menjelaskan jika kendaraan yang menggunakan pelat kuning, tentunya akan mendapat subsidi sebesar 70 persen dari jumlah pajak kendaraan.

“Ini artinya dia tinggal membayar 30 persen saja. Nah banyak yang seharusnya tidak mendapatkan plat kuning, seperti mobil molen dan mobil-mobil proyek. Itupun juga masih menunggak pajaknya,” Dwi menandaskan. (#)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed